Memahami Pluralitas Sebagai Fakta Kebangsaan

 
MEMAHAMI PLURALITAS SEBAGAI FAKTA KEBANGSAAN*
HMA Sahal Mahfudh
 
PENGANTAR
Tulisan ini akan meninjau aspek pluralisme dalam konteks ke-Indonesiaan secara umum, tanpa sudut pandang sektarian tertentu. Meskipun demikian, dalam beberapa bagiannya akan tak terhindakanuntuk membicarakan hal ini melalui sudut pandang keagamaan (baca: Islam). Permohonan maaf saya atas “penyimpangan” itu saya dasarkan pada dua kenyataan: Pertama, saya adalah seorang muslim dan karena itu lebih memahami segala sesuatu dari sudut pandang agama Islam daripada sudut pandang lain. Kedua, secara demografis Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Betapapun beragam tingkat pemahaman dan penghayatan ke-Islaman mereka, saya masih percaya bahwa agama memegang peran signifikan dalam menangani masalah pluralisme.
Meskipun tidak dipretensikan sebagai paper yang sistematis, tulisan ini dibagi dalam 3 bagian utama, setelah bagian pembuka yang menggambarkan secara sederhana problem pluralisme di Indonesia saat ini. Bagian 1 meninjau berbagai hal yang melahirkan dan menguatkan pluralitas. Bagian 2 mencoba memahami pluralitas sebagai potensi (positif dan negatif), dilanjutkan bagian 3 yang menawarkan beberapa alternatif jalur solusi.
 
PLURALITAS SEBAGAI MASALAH AKTUAL-KRUSIAL.
Sejak didera krisis ekonomi kurang lebih 7 tahun lalu, bangsa ini semakin terperosok dalam jurang masalah yang nyaris tanpa ujung. Bertentangan dengan harapan dan optimisme yang menyertai masa awalnya, krisis ekonomi justru berkembang menjadi krisis multi-demensional, menyentuh hampir seluruh aspek kebangsaan dan kemanusiaan kita.
Salah satu dari rangkaian masalah yang membelit bangsa ini adalah semangat anti pluralisme yang semakin mengemuka dan ekspresif. Pecahnya kerusuhan antar-etnis dan tuntutan sparatisme menjadi dua tanda besar bagaimana perbedaan dan keragaman tidak dicoba untuk difahami tetapi justru diingkari. Penanganan atas konflik-konflik itu sejauh ini belum menunjukkan titik cerah yang, paling tidak, membuahkan harapan bahwa suatu ketika di masa mendatang konflik-konflik itu akan mampu diselesaikan secara permanen.
Kondisi bangsa Indonesia saat ini menyajikan kenyataan ironis dalam bidang pluralisme. Pada masa lalu, dimana pluralitas ditekan sedemikian rupa dalam semangat mewujudkan keseragaman, pluralisme tumbuh dan berkembang secara baik, tetapi justru pada saat hak-hak dan keberadaannya dilindungi secara sah dan formal, pluralisme terpojok di jalan buntu dan menjelma sebagai ancaman serius bagi kelangsungan eksistensi kita sebagai komunitas kebangsaan.
 
AKAR PENUNJANG PLURALITAS
Praktik dasar pluralisme adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai keragaman. Karena itu, kebutuhan untuk menerapkan pluralisme dalam suatu komunitas sangat dipengaruhi oleh akar dan potensi keragaman dalam komunitas itu sendiri.
Dalam konteks Indonesia, akar dan potensi keragaman itu terpengaruh oleh beberapa faktor berikut:
Asal-usul Historis
Kontribusi terbesar atas pluralitas bangsa Indonesia diberikan oleh keanekaragaman asal-usul warganya. Keragaman asal-usul ini bahkan dapat kita tarik dari masa 4.000-an tahun lampau, ketika segelombang masyarakat baru datang ke wilayah Nusantara, mendesak penduduk lama yang lebih dulu mendiami negeri ini.
Sejarah mempercayai bahwa setiap gelombang masyarakat baru itu tidak berhasil hidup berdampingan dengan penduduk lama, tetapi justru mendesak mereka ke bagian-bagian lain negeri kepulauan ini, dan mengakibatkan lahir dan menguatnya pola-pola kebudayaan yang sejak semula sudah berbeda.
Dalam konteks sejarah yang lebih modern, keragaman penduduk Indonesia semakin diperkaya oleh masuknya berbagai bangsa yang sama sekali baru dan berbeda dari mereka yang dianggap sebagai “penduduk asli” kepulauan Nusantara.
Kondisi Geografis
Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyumbangkan pluralitas terutama dari perannya sebagai sekat-sekat sangat kuat yang tidak mudah ditembus bahkan oleh kemajuan teknologi transportasi modern yang ada hingga saat ini. Jika kita mendapati bahwa sebagian masyarakat Indonesia di satu tempat telah mampu menikmati kemajuan teknologi modern mutakhir sementara di bagian lain masih ada yang terkungkung dalam pola kehidupan “primitif”, maka salah satu penalaran sederhana yang dapat menjelaskan hal itu adalah kondisi geografis yang secara praktis “memecah-belah” negara kesatuan ini. Sekat-sekat geografis ini secara efektif menjaga dan melahirkan kesenjangan dalam berbagai aspek: ideologi hingga ekonomi, mata pencarian sampai selera kebudayaan.
Keyakinan Keagamaan
Indonesia adalah negara dengan fakta keagamaan yang nyaris unik.sebagaimana banyak bangsa lain, bangsa Indonesia dari satu generasi ke generasi berikutnya selalu meyakini adanya suatu daya maha tinggi yang mengatur manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai unsur semesta raya. Keunikan keyakinan keagamaan di Indonesia terletak pada kenyataan bahwa tidak satu agamapun pernah menjadi agama tunggal bangsa Indonesia. Secara tradisional umumnya dipercaya bahwa animisme adalah “agama” tertua penduduk Nusantara, kemudian disusul kedatangan berbagai agama dari seluruh penjuru dunia. Yang kita dapati saat ini, bukan saja agama-agama besar menemukan representasinya, bahkan animisme pun masih mempunyai pengikutnya di Indonesia.
Silang Budaya Globalisasi
Kemajuan teknologi Informasi melahirkan arus besar yang lazim disebut globalisasi. Sekat-sekat geografis diyakini tidak lagi ada pengaruhnya dalam membendung trend budaya global. Kemajuan telah mengubah bumi dari sekumpulan negara menjadi “kampung besar” di mana perbedaan geografis tidak mampu menghalangi arus informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Globalisasi dipercaya telah melakukan akselerasi pembauran, menembus batas-batas ruang, waktu dan tradisi.
Barangkali betul bahwa globalisasi membuka peluang keadilan informasi (dalam pengertian bahwa setiap orang di bumi ini mungkin mendapatkan informasi sama dengan yang orang lain dapatkan). Tetapi bersamaan dengan itu, kita mendapati bahwa bukan saja kemajuan teknologi mempengaruhi umat manusia, tetapi ia juga dipengaruhi oleh kepentingan individu manusia.
Maka meskipun secara teknis keadilan informasi itu mungkin diselenggarakan, pada kenyataannya ia belum pernah diberikan. Harus pula diperhitungkan bahwa keadilan informasi tidak dengan sendirinya melahirkan kesempatan yang sama, karena fungsi informasi tidak hanya berkaitan dengan kesempatan mendapatkannya tetapi juga dengan bagaimana menggunakannya.
Dalam konteks internasional, globalisasi mungkin saja meruntuhkan sekat-sekat budaya, tetapi dalam konteks lokal Indonesia ia justru melahirkan sekat budaya baru, di mana mereka yang menikmati arus informasi itu justru membentuk klas, pola pikir, dan budaya baru yang berbeda dengan budaya lingkungannya.
Tentu ada banyak akar lain yang menunjang pluralitas bangsa Indonesia, tetapi empat faktor di atas setidaknya dapat menarikkan kesimpulan bahwa bangsa ini memiliki “bakat” untuk memelihara dan mengembangkan pluralitas secara terus-menerus.
PLUS-MINUS PLURALITAS: KASUS BANGSA-BANGSA
Bisa muncul debat teoretik berkepanjangan untuk menjawab apakah pluralitas memiliki potensi dan dampak baik atau justru buruk. Potensi positif pluralitas diperoleh dari kemungkinan munculnya beragam pola solusi atas berbagai masalah, hal mana berarti baragam alternatif yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, situasi, dan kondisi. Disisi lain, harus pula disadari bahwa meskipun menyukai keragaman alternatif, pada dasarnya manusia cenderung tidak meyukai perbedaan. Manusia akan merasa aman dan nyaman jika dirinya tidak berbeda dengan lingkungannya.
Karena debat teoretik akan cenderung bertele-tele, ada baiknya kita meninjau potensi dari dampak pluralitas dari kasus-kasus nyata berbagai negara dimana pluralitas menjadi bagian nyata kehidupan masyarakatnya.
Pluralitas sebagai faktor konflik dan disintegrasi: kasus India dan Uni Soviet
India bisa menjadi contoh sempurna pergulatan suatu bangsa menghadapi pluralitasnya sendiri. India tidak mendapatkan pluralitasnya dari prespektif geografi (karena keseluruhan India yang besar terletak dalam satu bidang wilayahsangat luas). Potensi konflik India diakibatkan oleh kegagalan umat Hindu dan Islam untuk berdampingan tanpa ketegangan.
Agama sebagai kambing hitam konflik telah menjadi sejarah permanen bangsa India. Pada masa pemerintahan Akbar (abad ke-16), negara bahkan mencoba memaksakan sinkretisme. Upaya-upaya untuk meredakan konflik keagamaan tidak pernah berjalan efektif , dan memuncak pada pembentukan negara Pakistan. Karena faktor geografis dan lain-lain, Pakistan kemudian juga melahirkan pecahan baru; Bangladesh. Pembentukan negara baru berbasis perbedaan agama warga ini juga tidak mengakhiri konflik. Untuk satu dan lain alasan, hingga saat ini konflik India-Pakistan tetap “terpelihara dengan baik”
Dengan latar belakang yang agak berbeda, pluralitas yang coba dikungkung dalam negara totaliter Uni Soviet juga berakhir tragis dalam bentuk kelahiran negara-negara baru di atas puing reruntuhan Uni Soviet.
Upaya menghargai pluralitas; Kasus Amerika Serikat dan Perancis
Amerika Serikat dan Perancis dapat menjadi contoh yang baik bagaimana suatu bangsa dapat mengelola dan menghormati pluralitas masyarakatnya. Kedudukan Amerika Serikut sebagai “negara para imigran” dan Perancis yang sangat terbuka melahirkan pilihan untuk menghadapi pluralitas dengan semangat mengeksplorasi persamaan, bukannya mengeksploitasi perbedaan.
Dengan tidak menutup mata terhadap masih adanya letupan-letupan ekspresi anti-pluralisme, harus di akui bahwa upaya untuk menghargai pluralisme di kedua negara tersebut dapat dianggap berjalan lebih baik, setidaknya jika dibandingkan dengan negara negara lain.
BEBERAPA ALTERNATIF JALUR SOLUSI
Tinjauan-tinjauan diatas sebetulnya mengantar kita pada asumsi pahit bahwa pada dasarnya pluralitas an-sich adalah sebuah potensi problem. Tapi bersamaan dengan itu kita juga mendapati pluralitas itu sebagai kenyataan yang tak terelakkan.
Jika pluralitas adalah problem tak terelakkan, maka pluralisme dengan sendirinya menjadi agenda paling penting dan dalam kondisi bangsa seperti saat ini, paling urgen.
Belajar dari sejarah bangsa-bangsa, agenda pluralisme menjadi sangat krusial terutama karena kita tidak mungkin memilih penyelesaian model India-Pakistan, tidak pula seperti Uni Soviet yang kehilangan kebesarannya karena gagal mengelola pluralitasnya.
Kabar baiknya, pluralitas pada dasarnya “hanya” sebuah potensi konflik, dalam pengertian bahwa ia tidak mungkin meledak ketika pemicunya dapat dijauhkan. Picu itu bisa berupa apa saja, sejauh bisa merefleksikan bentuk ketimpangan atau kesenjangan sosial.
Secara teknis, perumusan kebijakan untuk menghalangi munculnya faktor pemicu harus dilakukan melalui kajian multi-kompleks. Untuk menuju ke arah itu, beberapa faktor berikut dapat dipertimbangkan sebagai alternatif jalur solusi:
Demokrasi Sistem Politik
Politik memegang peranan sangat penting dalam segala hal, termasuk dalam mengelola pluralitas. Secara teoretis, demokratisasi dapat diharapkan memberikan sumbangan besar dalam masalah ini, karena demokrasi mendasarkan dirinya pada keragaman dan perbedaan.
Tetapi demokratisasi sebagai sarana pengembangan pluralisme tidak cukup jika dibatasi hanya sebagai sistem kelembagaan dan formalitas politik. Lebih dari itu, ia juga harus menjadi tradisi politik dan sistem moral, karena hanya pada titik inilah demokrasi dapat menhadirkan rasa sama, bersama dan kebersamaan di tengah fakta perbedaan dan keragaman.
Keadilan Ekonomi
Pemenuhan kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan utama manusia. Kesejahteraan ekonomi memang tidak dengan sendirinya berarti perbaikan dalam segala hal, tetapi ia dapat menjadi pendukung terbaik bagi terjaganya sistem moral dan perilaku yang ideal. Tantangannya adalah bagaimana bangsa ini dapat menciptakan sistem perekonomian yang berkeadilan, tidak dalam pengertian sama rasa sama rata, tetapi bahwa perbedaan tidak akan menjadi bagian yang diperhitungkan dalam upaya perekonomian, bahwa setiap orang, terlepas dari berbagai latar-belakang yang menyertai kemanusiaannya, akan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran.
Pemahaman Keagamaan
Agama, tentu saja, bukan sebuah potensi problem, tetapi masalahnya menjadi berbeda di level penganutnya. Dalam konteks interaksi sosial, agama mengajarkan sejumlah prinsip yang harus ditafsir dan diterjemahkan untuk dipraktikkan di dunia nyata. Interpretasi dan pemahaman umat terhadap agama inilah yang sering menjadi pintu masuk bagi absolutisme, lawan sejati pluralisme.
Pemahaman dan penghayatan keberagaman dalam kerangka tafsir yang menghargai pluralitas akan merupakan sumbangan besar bagi bangsa ini, karena bagaimanapun juga agama masih memiliki pengaruh signifikan bagi bangsa Indonesia.
Pluralitas adalah masalah lama bangsa Indonesia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika yang kita warisi dari zaman Majapahit menunjukkan betapa pluralitas adalah pengalaman nyata bangsa ini. Kenyataan bahwa bangsa ini mampu survive hingga saat ini adalah bukti bahwa sesungguhnya pluralitas pernah dan akan selalu membuka kemungkinan menuju perbaikan. Sekali lagi, pluralita bukan untuk (dan memang tidak mungkin) dihindari, tetapi untuk dihormati.
Dari manakah kita bisa memulai, jika tidak dari diri sendiri?
 
Kajen, 22 Mei 2003
 
 
* Keynote Speech Semiloka “PLURALISME DALAM AKSI”; Dewan Riset Daerah Jawa Tengah, 29 Mei 2003

Tinggalkan Balasan

Kembali ke Atas
%d blogger menyukai ini: