Merdeka Berarti 1000 Perjuangan (4)

Sejak Januari 1946, Ibu Kota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogya. Jakarta yang telah dikuasai oleh Sekutu dan NICA tidak memberikan kemungkinan pemerintah Republik menjalankan tugas sehari-hari.

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, pondok-pondok pesantren telah berubah menjadi markas-markas ―Hizbullah-Sabilillah‖. Pengajian kitab-kitab telah berganti menjadi pengajian tentang caranya menggunakan karaben, mortir, dan cara bertempur dalam medan-medan pertempuran.

Sepanjang jalan utama Malioboro, mendadak menjadi ramai sekali. Begitu banyak pemuda berpakaian seragam beraneka warna lalu-lalang memenuhi jalan ini, yang ketika itu mendapat julukan Broadway-nya Yogyakarta. Mereka adalah anggota TKR dan badan-badan kelaskaran 1000 macam. Kecuali menyandang senapan, juga pedang samurai dan sepatu laras hasil melucuti seragam opsir Jepang. Ada sebuah lagu hasil ciptaan seniman Indonesia yang jadi sangat populer menggambarkan ―Sepanjang Malioboro‖.

Simpang-siur tak pernah berhenti,

Ada Don-Kisyot mengaku patriot.

Ada yang berlagak bintang layar-putih,

Mondar-mandir cari kekasih…

Begitulah kurang lebih bait-bait dalam lagu ―Malioboro‖ yang aku ingat-ingat lupa. Pokoknya, di jalan Malioboro tumplek menjadi satu antara kaum politisi, pejuang, tukang catut, pemuda iseng bercampur baur menelusuri Malioboro sejak pagi hingga jauh malam. Yogya merupakan sebuah ibu kota yang tak pernah tidur. Tetapi satu hal harus dicatat, sebagai Kota Perjuangan, Ibu Kota Republik Indonesia yang berjuang!

Begitu Kaum Republik mengikuti jejak Pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogya, begitu mereka membanjiri kota Kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat.

Yogya yang terkenal sebelumnya sebagai ―Kota Andong‖ yang ayem tenteram, yang alon￾alon waton klakon, mendadak sontak menjadi sebuah kota yang penuh ketegangan-ketegangan lagi dinamis. Suhu politik kadang-kadang mencapai klimaks-klimaks yang berbahaya ketika dimulai dengan gerakan anti Syahrir.

Berminggu-minggu berada dalam medan pertempuran tentulah membuat anak-anak menjadi terlampau ganas. Mereka secara bergilir harus ditarik ke garis belakang untuk diaplus dengan tenaga lain yang masih segar. Sekitar Surabaya, Bekasi, Jakarta, Ungaran, Semarang, dan Bandung masih merupakan medan-medan pertempuran antara rakyat melawan Sekutu dengan Belanda yang membonceng di belakangnya.

Kongres Umat Islam Indonesia di Yogya persis di hari pecahnya pertempuran di Surabaya (Hari Pahlawan 10 November) telah melahirkan sebuah Partai ―Masyumi.‖ Jika di zaman Jepang umat Islam mendirikan ―Masyumi‖ dari singkatan ―Majlis Syuro Muslimin Indonesia,‖ maka ―Masyumi‖ yang partai politik ini cuma sekedar nama saja, bukan singkatan dari yang semula. Soalnya sederhana saja. Nama itu sudah sangat terkenal, terutama di kalangan umat Islam. Dan kumpulannya tokoh-tokoh Islam di ―Masyumi‖ di zaman Jepang sudah melembaga dan mudah diteruskan dalam ―Masyumi‖ yang partai ini. Partai ini berbentuk gado-gado antara federasi dan fusi, setengah federasi dan setengah fusi. Nahdhatul Ulama menjadi anggota istimewa Partai ―Masyumi,‖ demikian juga Muhammadiyah. Tetapi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi umat Islam masih tetap berjalan sebagai sedia kala. Dalam pada itu, perorangan juga menjadi anggota langsung dari partai ini, hingga secara organisatoris, partai ini menyimpan dalam tubuhnya bahan-bahan yang bisa menimbulkan gara-gara dan ribut-ribut Akan tetapi, orang tidak terlalu menghiraukan hal-hal yang bertalian dengan pengorganisasian ini. Yang pokok, kita bersatu menghadapi bahaya dan ancaman terhadap keselamatan Republik yang masih muda ini.

Maka duduklah tokoh-tokoh ulama dan politikus dan semua partai dan organisasi umat Islam yang telah ada di dalam partai baru ini. Ketua Majlis Syuro badan hukum Agama Islam dipercayakan kepada Hadratus Syaikh Hasyim Ashari dengan KH.A. Wahab Chasbullah sebagai wakilnya. Lalu duduk pula sebagai anggotanya beberapa kalangan ulama dari Muhammadiyah, POI, POII, dan lain-lain.

Dalam pengurus besar, duduk Dr. Sukiman dari PII sebagai Ketua Umumnya, dengan beberapa anggota, di antaranya: K.H.A. Wahid Hasyim, K.H. Masykur, Zainul Arifin, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. Mohammad Roem, Mr. Yusuf Wibisono, Mohammad Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Fakih Usman, Anwar Cokroaminoto, dan lain-lain.

Hizbullah dan Sabilillah tetap berada dalam kepemimpinan Zainul Arifin dan K.H. Masykur, tetapi komando politik dipegang oleh K.H.A. Wahid Hasyim, selaku Ketua Dewan Pertahanan “Masyumi‖.

Kami, orang-orang yang mendapat tugas lapangan di medan-medan pertempuran sering mendapat panggilan ke Yogya untuk diberi briejfing mengenai politik pertahanan rakyat berhubung dengan perkembangan situasi politik. Penjelasan secara ikhtisar itu kadang diberikan dalam bentuk rapat-rapat Partai ―Masyumi‖, tetapi ada kalanya oleh K.H. A. Wahid Hasyim maupun Zainul Arifin. Yang belakangan ini, sekalipun kedudukannya sebagai Ketua Markas Tertinggi ―Hizbullah‖ berada di Malang, akan tetapi karena ia juga duduk dalam Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (parlemen), maka waktunya pun sering berada di Yogya.

Wahib Wahab, pemimpin ―Hizbullah‖ Surabaya, Abdullah Shiddiq, pemimpin ―Hizbullah‖ Jember, Amir, pemimpin ―Hizbullah‖ Malang, Bakrin, pemimpin ―Hizbullah‖ Pekalongan, Munawar pemimpin ―Hizbullah‖ Solo, aku sendiri sebagai pemimpin ―Hizbullah‖ Magelang, adalah orang-orang yang sering berkumpul karena panggilan dari Yogya. Kecuali untuk mengurus segala perlengkapan pasukan dalam pertempuran, juga untuk mendapat penjelasan ringkas tentang situasi politik.

“Syahrir ini memang hebat,” Wahib Wahab mulai percakapannya pada suatu hari,

“ia merombak Kabinet Sukamo menjadi kabinet parlementer yang ia pimpin sendiri. Ia sudah memegang kekuasaan dan politik secara langsung di negara ini.”

“Sebetulnya ia sudah melanggar Undang-Undang Dasar!” Jawabku,

“tapi tak ada orang hiraukan ini. Ia memperoleh kemenangan untuk memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia bukanlah made in Japan.”

“Apa orang-orang politik ini sudah mulai capai bertempur dan hendak main diplomasi politik?” sela Bakrin.

“Menurutku, main diplomasi boleh saja asal perlawanan bersenjata tetap dikobarkan. Dan kita tidak akan menang dalam diplomasi, kalau kita kalah dalam perlawanan secara militer,” jawabku hendak meyakinkan teman-teman.

“Tetapi jangan lupa, Pak Dirman, Panglima Besar kita tetap memberikan komando supaya semangat perlawanan dan daya tempur tambah dipertinggi,” kataku.

“Dengan ditandatanganinya perjanjian Linggarjati, maka daerah kekuasaan de fakto Republik kita, tinggal Jawa dan Sumatera. Daerah-daerah lain bagaimana?” bertanya Tohir, anggota ―Hizbullah‖ Kediri.

“Sekutu telah meninggalkan Indonesia, tugasnya sebagai polisi PBB digantikan oleh NICA (Belanda). Van Mook mendirikan negara-negara di daerah yang ia kuasai, seperti Sumatera Timur, Pasundan, Kalimantan, dan di Indonesia bagian Timur. Maunya, negara-negara bikinan van Mook ini bersama Republik Indonesia harus tergabung dalam apa yang dinamakan Republik Indonesia Serikat (RIS). Dan RIS bersama-sama Negeri Belanda membentuk suatu Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda,” aku menerangkan.

“Pokoknya kita tolak persetujuan Linggarjati ini,’ kata Wahib Wahab dengan semangat “Ini satu kapitulasi, menyerah bulat-bulat!”

“Kita telah menolak Linggarjati. Golongan yang menolak kini bertambah banyak dan besar. Sedang yang mendukung cuma golongan sosialis dan komunis saja!” menyela Ashari, pemimpin Hizbullah Magelang.

“Kedudukan kita bertambah kuat,” sambungku,

“golongan Islam dan nasionalis bersama kaum pejuang lainnya telah bulat menolak persetujuan Linggarjati. Lihat saja ketika sidang Komite Nasional Pusat di Malang, 25 Februari 1947 kemarin dulu, bagaimana Chairul Saleh, Sukami, B.M. Diah, dan lain-lain golongan Pemuda Proklamasi begitu garang menentang persetujuan Linggarjati.”

“Ke dalam kita kuat, dan begitu juga ke luar kita pun kuat,” sela Wahib Wahab.

“Ya, apalagi dengan kedatangan Abdul Mun‘im, Duta Mesir di Bombay yang datang ke Yogya kemarin dengan membawa sikap pengakuan negara-negara Arab anggota Liga Arab terhadap Republik Indonesia!” aku menyambung.

Berbincang-bincang di kantor GPU depan Istana Yogya ini belum berakhir kalau tidak karena kedatangan jenazah-jenazah macam-macam kesatuan yang gugur di medan-medan pertempuran. Jenazah para syuhada ini dimakamkan di daerah asalnya setelah tiba di Yogya.

Hari-hari yang muram dan mencekam. Begitu banyak anak-anak yang gugur di medan pertempuran menghadapi serangan Belanda yang melanggar daerah tapal batas. Tetapi hal itu tidak membikin gentar orang-orang Republik. Yogya diliputi semangat kepahlawanan yang kian meninggi, tekadnya cuma satu “Merdeka atau Mati” untuk membela kehormatan Republik, Agama, dan tanah air.

Kesadaran berpolitik yang tinggi dengan daya juang yang meluap-luap, menghimpun sikap kejantanan dari rakyat Republik untuk memandang bahwa pemerintah yang dipimpin Sutan Syahrir amat lemah, terlampau banyak memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada Belanda. Sebab itu, Kabinet Syahrir jatuh.

Pemuda-pemuda santri yang tadinya berada di pesantren-pesantren, yang sehari-harian menenggelamkan diri dalam perdebatan Fa’ala-yafulu dengan segala qila wa qala, dewasa itu memusatkan kegiatannya di bidang politik dan kelaskaran, baik di Ibu Kota Yogya maupun di luarnya.

Tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan tiba-tiba terhadap daerah Republik Indonesia. Banyak sekali korban di kalangan pejuang-pejuang kita.

Berita musibah datang kepadaku pada suatu hari ketika aku di Yogya, bahwa guruku di Banyumas, Ustadz Mursyid gugur ditembak Belanda ketika memimpin Sabilillah menghadapi serangan Belanda tanggal 21 Juli. Menyusul temanku sepesantren, Suhada, dan sahabatku Kiai Jamhuri, keduanya angkatan Hizbullah pun gugur ditembak Belanda dalam melakukan perlawanan terhadap serbuan Belanda.

Aku menundukkan kepala, mengenangkan jasa mereka yang besar. Mereka telah mengorbankan segala-galanya untuk Republik yang kita cintai ini. Hampir aku tak kuat menahan emosiku untuk mengadakan pembalasan terhadap Belanda. Akan tetapi datang kesadaranku bahwa berjuang memerlukan pemikiran, imbangan kekuatan, di samping emosi perjuangan. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Komando selamanya di tangan pimpinan Pemerintah Republik Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Kembali ke Atas
%d blogger menyukai ini: