Merdeka Berarti 1000 Perjuangan (5)

Tiap hari umat Islam melakukan gerakan batin, di samping kesiagaan kekuatan militer. Tiap-tiap sembahyang dilakukan Qunut Nazilah, sebuah doa khusus untuk memohon kemenangan dalam perjuangan. Daerah Republik Indonesia semakin menciut tinggal selebar godong kelor. Daerah itu cuma meliputi garis Mojokerto di sebelah Timur, dan Gombong (Kebumen) di sebelah Barat dengan Yogya sebagai pusatnya.

Kota Malang telah jatuh dalam agresi Belanda 21 Juli 1947.

Jatuhnya kota perjuangan pusat markas tertinggi Hizbullah-Sabilillah Malang ini, sangat mengejutkan Hadratus Syaikh Hasyim Asy‘ari. Ketika berita musibah itu disampaikan oleh Kiai Gufron, pemimpin Sabilillah Surabaya, Hadratus Syaikh Hasyim Asy‘ari sedang mengajar. Begitu berita buruk itu disampaikan, beliau memegangi kepalanya sambil menyebut Nama Tuhan: “Masya Allah, Masya Allah!” lalu pingsan. Hadratus Syaikh mengalami pendarahan otak. Dokter Angka yang didatangkan dari Jombang tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaannya telah parah sekali. Utusan Panglima Besar Sudirman dan Bung Tomo yang khusus datang untuk menyampaikan berita jatuhnya Malang tidak sempat ditemui. Malam itu tanggal 7 Ramadhan 1366 atau 25 Juli 1947, Hadratus Syaikh Hasyim Asy‘ari berpulang ke Rahmatullah. Innalil AIlahi wa inna ilaihi roji’un!

Kabinet Syahrir digantikan oleh Kabinet Amir Syarifuddin dari kalangan sosialis kiri komunis, menambah panasnya suhu politik di seluruh daerah Republik Indonesia. Ibu kota hari-hari dilanda oleh pertentangan-pertentangan politik dan saling curiga.

Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang didukung kaum komunis menamakan dirinya Front Demokrasi Rakyat (FDK), menandatangani persetujuan ‘Renville’ dengan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948, di sebuah kapal perang yang megah. Dengan persetujuan itu maka permusuhan dengan Belanda dihentikan. TKR yang telah berubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang berada di daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Dengan sendirinya maka Divisi ‘Siliwangi’ harus hijrah ke Yogya.

Laskar-laskar perjuangan dilebur ke dalam TNI. Maksudnya agar rakyat tidak mempunyai kekuatan tempur menghadapi Belanda dan musuh-musuh Republik. Tak terkecuali Hizbullah dan Sabilillah. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat, dan pertentangan politik bertambah hebat.

Suatu hari datang kepadaku utusan Menteri Pertahanan, Mr. Amir Syarifuddin. Kedatangannya memberitahukan kepadaku bahwa aku telah diangkat menjadi opsir TNI dengan pangkat letnan kolonel. Ia datang dengan menyerahkan tanda pangkat sekalian dengan bendera kecil yang lazim dipasang di mulut mobil. Aku pikir, ini suatu cara menina-bobokan saja. Dan lagi, buat apa bendera kecil tanda kepangkatanku, padahal aku tidak mempunyai mobil. Siapa yang memikirkan mobil di zaman penuh perjuangan itu? Aku katakan kepada utusan itu bahwa kedatangannya aku hormati. Tetapi aku tidak bisa menerima pengangkatanku sebagai letnan kolonel. Lebih baik aku tetap di dalam Hizbullah menyertai rakyat dalam mempertahankan Republik yang amat kucintai ini, dari ancaman musuh. Kita jangan percaya kepada Belanda dengan persetujuan Renville-nya ini. Itu cuma politik melucuti kekuatan Republik saja. Tanda pangkat aku kembalikan. Tetapi ia menolak, biarlah di tanganku saja, katanya. Begitu ia pulang, tanda pangkat aku buang ke sungai. Pikirku, di zaman begini, siapa yang mementingkan pangkat? Perjuangan masih panjang dan situasi belum menentu.

Akhirnya, dalam perundingan tingkat tinggi antara pimpinan kelaskaran dengan pihak pemerintah dicapai satu keputusan. Tidak semua anggota kelaskaran dilebur dalam TNI. Untuk Hizbullah cukuplah satu batalion dalam satu divisinya. Saudara Wahib Wahab menyerahkan Batalion Munawar menjadi TNI dengan Munasir sebagai komandannya dengan pangkat mayor, dan divisi yang aku pimpin menyerahkan Batalion Saroso menjadi TNI dengan Saroso sebagai komandannya. Begitu juga divisi-divisi Hizbullah yang lain-lain, masing-masing menyerahkan satu atau paling banyak dua batalionnya.

“Kita harus tentang kebijaksanaan Amir Syarifuddin ini,” kata KH.A. Wahid Hasyim kepadaku pada suatu hari di hotel Merdeka Yogya.

“Amir sedang menyiapkan kekuatan komunis dalam Republik kita ini. Ia main dengan dua porsi kekuasaan, dalam pemerintahan dan di dalam masyarakat,” sambungnya.

“Insiden Solo itu sebenarnya bagaimana?” aku bertanya.

“Laskar Rakyat dan Pesindo yang dua-duanya komunis hendak melucuti barisan Banteng pimpinan Dr. Muwardi, dan juga anak buah Bung Tomo hendak dilumpuhkan kekuatannya,” jawabnya.

“Aku dengar Dr. Muwardi gugur,” kataku minta penjelasan.

“Yang saya dengar ia diculik, tetapi aku khawatir tentang nasibnya,” beliau diam sejenak, lalu sambungnya. “Makanya saya meminta saudara dan lain-lain teman terus waspada.”

“Apakah kita juga menjadi sasaran mereka untuk dilucuti?” tanyaku.

“Tentu, pada akhirnya kita masuk gilirannya. Mereka ingin agar kekuatan tempur di kalangan rakyat cuma Laskar Rakyat dan Pesindo saja. Dengan demikian, akan sangat memudahkan politik Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri maupun sebagai Menteri Pertahanan,” beliau diam sementara, lalu sambungnya lagi:

“Ini suatu percobaan kekuatan. Kalau mereka berhasil melucuti barisan Banteng dan barisan Pemberontakan, tentulah mereka akan melucuti Hizbullah.”

“Huru-hara di Delanggu bagaimana?” aku mengalihkan pembicaraan.

“Itu adalah gerakan-gerakan komunis untuk mengacau alat-alat kekuasaan Negara yang masih setia kepada Republik Indonesia. Sekaligus untuk menakut-nakuti orang-orang yang setia kepada prinsip-prinsip Kemerdekaan,” jawabnya.

“Tetapi saya sudah bicarakan dengan Dr. Sukiman, bagaimana kita seharusnya bertindak. Saya juga telah menghubungi Bung Karno dan Bung Hatta. Telah saya kemukakan kepada Presiden dan Wakil Presiden ini bahwa keadaan yang penuh pertentangan ini harus segera diakhiri.” K.H.A. Wahid Hasyim menjelaskan tentang hal-hal itu lebih jauh.

Benar juga, pada pertengahan tahun 1948, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh karena perlawanan partai-partai Masyumi, PNI, dan badan-badan kelaskaran yang sejak semula telah menentang persetujuan Linggarjati dan apalagi Renville. Wakil Presiden Hatta membentuk kabinet baru.

Dalam suatu rapat Masyumi timbul dua pendapat tentang tawaran Bung Hatta agar Masyumi bersedia duduk dalam kabinet yang sedang dibentuk olehnya. Sebagian menolak ajakan Bung Hatta, sebagian menerima. Yang menolak memakai alasan karena dalam program Kabinet Hatta yang akan terbentuk dicantumkan antara lain: Melaksanakan persetujuan Renville.

“Kita harus ikut duduk dalam Kabinet Hatta ini,” pendapat KH.A. Wahab Chasbullah.

“Mengapa harus duduk, padahal kabinet ini akan melaksanakan Renville yang kita tentang!” pendapat yang lain.

“Persetujuan Renville itu dipandang dari sudut hukum Islam merupakan suatu pengkhianatan dan munkarat, hukumnya haram. Sebab itu, kita jangan duduk dalam suatu kabinet yang hendak melaksanakan Renville.”

“Justru untuk melenyapkan munkarat ini, kita harus duduk dalam kabinet Hatta ini!” jawab K.H.A Wahab Chasbullah.

“Logikanya bagaimana?” tanya yang lain.

“Tiap-tiap munkarat adalah suatu penyelewengan yang harus kita lenyapkan. Tugas kita: melenyapkan. Sikap menolak saja sudah terlambat karena persetujuan Renville ini sudah ditandatangani oleh negara dengan negara. Kita bukan lagi berkewajiban menentang, itu sudah lampau. Kini kewajiban kita melenyapkan. Setuju apa tidak?” tanya KH.A. Wahab Chasbullah.

“Setujuuu!” jawab serentak

“Kita hanya bisa melenyapkan munkarat jika kita duduk dalam kabinet ini. Kalau kita cuma berdiri di luar kabinet, kita cuma bisa teriak-teriak tok. Karena itu, saya usulkan agar kita duduk dalam Kabinet Hatta yang sedang dibentuk. Tawaran Bung Hatta kita terima!” penegasan KH.A. Wahab Chasbullah.

Gemuruh suara setuju dan tepuk tangan atas pendapat KH.A. Wahab Chasbullah ini. Golongan yang tidak setuju menjadi ikut setuju.

“Saya ingin bertanya: Apa niatnya orang yang nanti akan kita dudukkan menjadi menteri dalam Kabinet Hatta?” bertanya KH. Hajid.

“Niatnya: I‘dlat al-munkar; melenyapkan penyelewengan!” jawab K.H.A. Wahab Chasbullah tegas.

“Kalau begitu saya usulkan, agar saudara-saudara yang akan kita pilih duduk dalam kabinet yang akan datang ini, harus mengucapkan niatnya dengan kata-kata!” sambung K.H. Hajid..

“Mengapa harus talaffuzh bi an-niyyat, melafazhkan niat dengan kata-kata? Mana Qur‘an dan haditsnya?” bertanya K.H.A. Wahab Chasbullah.

Seluruh hadirin riuh tertawa berbahak-bahak. Dua tokoh ini mewakili dua aliran, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Orang Nahdhatul Ulama kalau sembahyang melafazhkan niatnya dengan membaca ushalli, sedang orang Muhammadiyah berpendapat tidak usah melafazhkan niat, cukup di dalam hati. Keadaan dewasa itu jadi ‘terbalik,’ K.H.A. Wahah Chasbullah seolah-olah tidak setuju talaffuzh dalam niat, sedang K.H. Hajid mengharuskan talaffuzh dalam niat.

Orang banyak pada paham bahwa ‘penolakan’ KH.A. Wahab Chasbullah tentang melafazhkan niat para calon menteri itu cuma sekedar bercanda, seolah-olah hendak meyakinkan kepada orang banyak bahwa niat seharusnya dibarengi dengan ucapan kata-kata.

Akhirnya, semua setuju bahwa kita menerima ajakan Bung Hatta memasuki kabinet yang sedang dibentuk. Tiap calon menteri harus ikrar dengan niat yang diucapkan sebagai suatu janji bahwa kita akan melenyapkan munkarat dalam Kabinet Hatta. Mana kita bisa menerima suatu gagasan bahwa di atas pimpinan Republik Indonesia masih ada Ratu Belanda, sekalipun cuma simbol saja. Itu adalah suatu munkarat; perbuatan durhaka, dan penyelewengan.

Tinggalkan Balasan

Kembali ke Atas
%d blogger menyukai ini: