Pesantren Dan Pembinaan Moralitas Spiritual

PESANTREN DAN PEMBINAAN MORALITAS SPIRITUAL
HMA Sahal Mahfudh
 
Manusia adalah makhluk jasmani dan ruhani. Secara ruhani, ia terdiri atas unsur-unsur nafsu, akal dan budi. Mestinya, ketiga unsur ini saling mengisi dan melengkapi. Tetapi karena masing-masing memiliki watak dan kebutuhannya sendiri, yang lebih sering terjadi diantar ketiganya adalah pertempuran perebutan kuasa. Jika nafsu dan akal bekerjasama, tunduklah budi, sementara jika akal berdensi budi maka nafsu pun akan terkendali. Nyaris tidak ada manusia yang mampu menetapkan pemenang abadi pertempuran ini. Itulah mengapa manusia cenderung bersikap inkonsistensi terhadap moralitas (sebagai perwujudan langsung unsur budi), menjunjungnya tinggi-tinggi pada suatu peristiwa seraya menghempaskannya pada kesempatan yang lain.
Dalam moralitas terletak dasar nilai manusia dan kemanusiaan, terutama jika kita bersepakat dengan Rasulullah yang merumuskan bahwa baik dan buruknya manusia (sebagai individu maupun kelompok) sepenuhnya tergantung pada baik dan buruknya satu unsur yang untuk menyebutnya beliau merasa perlu memberikan tekanan khusus, “Alaa, wa hiya al-qalb” atau ”Perhatikan ialah hati”.
Tetapi menata nafsu dengan budi bukan pekerjaan mudah. Dalam ibarat ekonomi, budi adalah investasi sedangkan nafsu adalah transaksi. Transaksi tentu lebih menarik karena ia menawarkan keuntungan langsung meskipun hanya berlaku dalam jangka pendek. Karena itulah manusia cenderung mengalahkan moralitasnya sendiri, meskipun dengan pilihan itu, sebetulnya manusia tengah menjauhkan diri dan lingkungannya dari nilai-nilai kemanusiannya. Kenyataannya, kita melihat masyarakat yang mengabaikan moralitas tidak pernah mampu mencapai apa yang lazim disebut kebahagiaan, meskipun mereka telah memenuhi syarat-syarat kebahagiaan jasmani.
***
Nilai-nilai moralitas sebenarnya bersumber pada berbagai hal. Disamping mendapatkan dasar dari wahyu ketuhanan (agama), moralitas juga berkembang berdasarkan perkembangan kebudayaan. Karena juga dipengaruhi oleh kebudayaan, moralitas manusia tidaklah bersifat statis tetapi selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu, tergantung pada trend dan semangat kebudayaan yang sedang mempengaruhianya. Ini pula yang kemudian melahirkan moralitas profesional yang diidealkan mengikat suatu profesi tanpa keharusan untuk ditaati profesi lain.
Tetapi dalam konteks Indonesia, moralitas berbasis budaya (moralitas kultural) sedang mengalami kemunduran yang sangat memprihatinkan. Ini terjadi karena masyarakat sedang mengalami kegamangan transisional, antara menanggalkan kebudayaan lama yang dianggap tidak lagi relevan tetapi masih berakar sangat kuat dan menerapkan budaya baru tanpa pemahaman yang memadai terhadap basis nilai dan moralitas yang terkandung di dalamnya.
Dalam kondisi itu maka moralitas spiritual yang berbasis agama tinggal menjadi satu-satunya bentuk moralitas yang relatif masih memiliki wibawa terhadap masyarakat. Artinya, tanggung jawab untuk mengembangkan moralitas masyarakat ini jatuh ke pundak institusi keagamaan, termasuk diantaranya pesantren.
***
Masyarakat kita lebih mengenal pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan, yang mengarahkan agar Islam dapat difahami dan diamalkan secara benar. Tetapi berbeda dengan institusi pendidikan lainnya, pesantren tidak membatasi diri hanya untuk mengarahkan anak didik resminya saja. Selain santri yang memang “menyerahkan diri” untuk “digula-wentah”, pesantren juga harus mendidik masyarakatnya untuk beragama dengan baik. Dalam konteks inilah pesantren memiliki pula fungsi sebagai lembaga dakwah dan sosial.
Dalam ketiga fungsi inilah pesantren berkewajiban untuk membangun dan mengukuhkan moralitas. Ada berbagai alasan untuk menempatkan pesantren pada bidang garapan ini, baik yang bersifat ideologis maupun praktis.
Secara ideologis, di Indonesia agama lebih difahami sebagai kerangka dan perangkat moral daripada, misalnya, kerangka hukum yang mengikat pemeluknya secara resmi dengan tertib perundang-undangan yang bersifat legal-formal. Artinya, ajaran agama hanya akan berlaku efektif jika didirikan di atas dasar kesadaran moral.
Alasan praktisnya adalah pengalaman. Dalam sejarahnya yang sangat panjang, pesantren telah cukup membuktikan bahwa pada bidang garapan moralitas inilah ia telah berhasil dengan cukup baik. Ini memang berarti bahwa pesantren belum cukup menaruh perhatian pada sisi manusia sebagai makhluk jasmani, padahal unsur jasmani ini sama pentingnya dengan unsur ruhani. Tetapi pilihan sementara untuk lebih menempatkan pesantren pada pengelolaan ruhani setidaknya dapat dibenarkan oleh dua pertimbangan:
Pertama: upaya pemenuhan kebutuhan jasmani telah banyak dilakukan oleh institusi di luar pesantren, sehingga dapatlah untuk sementara dianggap bahwa tanpa campur tangan pesantren pun masyarakat telah cukup mampu mengelola kebutuhan jasmaninya.
Kedua: pesantren belum memiliki cukup pengalaman untuk mengelola kebutuhan jasmani masyarakat. Memang disana-sini telah terdapat pesantren yang mampu mengembangkan diri untuk juga mengelola dan melayani masyarakat dalam konteks ekonomi, misalnya. Tetapi pada umumnya langkah-langkah yang diamil masih bersifat mencari bentuk dan sepenuhnya disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana pesantren bersangkutan berada, sehingga belum dapat ditarik rumusan yang secara umum dapat dilakukan oleh semua pesantren di semua tempat.
Tetapi alasan ideologis dan praktis saja tidak cukup menjamin bahwa setiap pesantren akan mampu menata moralitas masyarakatnya. Secara strategis, hasil kerja pesantren dalam hal ini (juga dalam hal-hal lain) akan sangat dipengaruhi oleh kedekatan pesantren dengan masyarakatnya.
Semakin dekat suatu pesantren dengan masyarakatnya, semakin terbuka kemungkinan bagi pesantren untuk memahami segala problematika yang terjadi dalam masyarakat tersebut, hal mana memberinya wawasan yang cukup memadai untuk merumuskan langkah-langkah ideal, yang tidak hanya benar menurut standar pesantren tetapi juga realistis menurut standar kehidupan sehari-hari masyarakat. Bersamaan dengan itu, semakin kuat pulalah legitimasi yang diberikan masyarakat kepadanya. Dengan kata lain, tingat kedekatan pesantren dengan masyarakat akan menentukan kemampuan pesantren untuk memandang dan dipandang masyarakatnya secara proporsional.
Tradisi pesantren untuk selalu dekat dengan masyarakatnya adalah bekal dan prasyarat yang sangat strategis untuk mengembangkan fungsi kemasyarakatan pesantren. Sebagaimana disebut diatas, membatasi diri hanya pada aspek moralitas saja belum dapat dianggap cukup. Kedepan, pesantren harus mampu mengembangkan diri untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan ruhaninya secara simultan dan integratif.
Memang, jika harus menentukan pilihan antara aspek jasmani dan ruhani maka skala prioritas yang harus mendasari pilihan itu akan menjadi sangat jelas. Tetapi hanya mengukuhkan moralitas tanpa perhatian memadai pada problematika nyata yang dihadapi masyarakat secara langsung lama-kelamaan akan cenderung membuat konsep moralitas pesantren terasa mengawang-awang, karena tidak terintegrasi dengan kenyataan hidup sehari-hari
Kajen, 20 Juli 2002

Tinggalkan Balasan

Kembali ke Atas
%d blogger menyukai ini: